Pengertian Orde Baru, Sejarah, Tujuan, Kebijakan Dan Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru

Berbicara mengenai orde baru, niscaya kebanyakan pembaca eksklusif mengingat Presiden Soeharto. Ya, Presiden Soeharto merupakan orang yang mencetuskan sekaligus sebagai pemimpin tunggal masa orde gres di Indonesia.

niscaya kebanyakan pembaca eksklusif mengingat Presiden Soeharto Pengertian Orde Baru, Sejarah, Tujuan, Kebijakan dan Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru

Pengertian Orde Baru, Sejarah, Tujuan, Kebijakan dan Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru

Bagi orang – orang yang lahir di Tahun 60 – an sampai Tahun 80 – an, niscaya sudah tidak aneh lagi dengan istilah orde baru. Hal ini masuk akal saja mengingat mereka terlahir dan sempat mencicipi masa orde gres yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Akan tetapi, bagi orang – orang yang lahir di Tahun 90 – an sampai ketika ini niscaya agak sedikit awam dengan istilah yang satu ini (kecuali bagi orang – orang yang mempelajari sejarah Indonesia). Lantas, apa sih sebetulnya masa orde gres itu?

Definisi dan Pengertian Orde Baru

Istilah orde gres intinya berasal dari dua kata bahasa Indonesia yaitu kata ‘orde’ yang artinya masa atau zaman, dan kata ‘baru’ yang artinya sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, kalau diartikan dari dasar frasa katanya, maka orde gres sanggup diartikan sebagai masa atau pun zaman yang baru.

Menurut Wikipedia sendiri, pengertian orde gres merupakan sebutan untuk masa / zaman pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde gres merupakan sebuatan yang dipakai untuk menggantikan orde usang yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Sejarah Berjalannya Orde Baru di Indonesia

Masa orde gres berjalan slama kurang labih 32 tahun yaitu dari mulai Tahun 1966 sampai Tahun 1998. Awal mula berjalannya masa orde gres di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, dan diakhiri dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada Tanggal 21 Mei 1998.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

Peningkatan jumlah Gross Domestik Produk per Kapita Indonesia sampai mencapai lebih dari 1000%.
Sukses aktivitas keluarga berencana
Sukses aktivitas KB
Sukses pemberantasan buta huruf
Sukses swasembada pagan
Sukses aktivitas Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
Sukses keamanan dalam negeri
Sukses peningkatan rasa nasionalisme
Sukses Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
Sukses Gerakan Wajib Belajar

Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru

Maraknya KKN di pemerihtahan
Pembangunan Indonesia tidak merata
Munculnya pemberontakan dari beberapa kawasan lantaran pembangunan yang tidak merata
Meningkatnya kesenjangan sosial antar masyarakat
Pelanggaran HAM terhadap masyarakat non pribumi
Kebebasan PERS yang terkekang / sangat terbatas
Meningkatnya sistem birokrasi negatif (sistem Asal Bapak Senang)
Sistem pengamanan misterius (sistem penembakan misterius)
Kekayaan negara dikuasai oleh pihak swasta
Menurunnya kualitas tentara Indonesia yang disebabkan oleh terlalu sibuknya tentara menangani urusan politik negara
dll

Tujuan Orde Baru

Akibat insiden Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan orde gres berhasil meletakkan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia.

Secara lengkap, berikut tujuan umum pemerintahan orde baru:

Mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan orde lama.
Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara.
Melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional, guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Tujuan utama pemerintahan orde gres ialah membuat stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan banyak sekali macam kebijakan, yaitu:

Kebijakan Ekonomi

Membuat aktivitas yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Repelita dimulai pada tahun 1969 sampai 1994, dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya ialah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984.

Pemerintah melakukan aktivitas trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan Politik

Kebijakan politik dalam negeri pertama ialah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, dan membersihkan dewan perwakilan rakyat / MPR dari unsur-unsur PKI.

Pemilu pada masa orde gres pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik (dari 10 menjadi 3), meresmikan tugas militer dalam pemerintahan (dwifungsi ABRI), serta mewajibkan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) bagi masyarakat.

Irian Barat dan Timor Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi.

Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN, sesudah sebelumnya mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia (bermusuhan pada masa orde lama), dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 sesudah keluar pada tahun 1965.

Kebijakan Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan banyak sekali kebijakan, seperti: Program Keluarga Berencana, Transmigrasi, Gerakan Wajib Belajar, dan Gerakan Orang Tua Asuh.

Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru

Berikut ini ialah beberapa perbedaan masa orde usang dan masa orde gres yang diberikan dari segi kebijakan ekonomi, politik, stabilitas politik dan ekonomi negara, sumber daya manusia, serta kondisi dunia pada masa tersebut:

Orde Lama

Kebijakan Ekonomi: tertutup dengan orientasi komunis atau sosialis.
Politik: Emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi lantaran negara gres saja merdeka. Mulai banyak proyek mercusuar yang bermunculan lantaran masyarakat mempunyai impian untuk terlihat unggul di mata negara lain.
Stabilitas Politik dan Ekonomi: Tingkat inflasi sangat tinggi.
Sumber Daya Manusia: Kualitas SDM yang mumpuni masih terbatas lantaran gres berhasil keluar dari masa penjajahan.
Kondisi Dunia: Situasi dunia gres saja selesai melewati perang dunia ke 2.

Orde Baru

Kebijakan Ekonomi: Ekonomi terbuka dengan orientasi kapitalis.
Politik: Memiliki impian yang besar lengan berkuasa untuk berubah dan memperbaiki permasalahan yang muncul pada masa orde usang dan berkeinginan untuk membangun ekonomi serta membuka ruang bagi para investor asing.
Stabilitas Politik dan Ekonomi: Inflasi berhasil ditekan. Pada tahun 1966 tingkat inflasi mencapai 500% dan berhasil ditekan menjadi 5-10% pada tahun 1970.
Sumber Daya Manusia: Semakin banyak SDM berkualitas lantaran meningkatnya prestasi masyarakat yang bersekolah.
Kondisi Dunia: Sedang dalam masa oil boom, berakhirnya perang hirau taacuh dan perang Vietnam menunjukkan imbas kasatmata terhadap kondisi negara.

Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali.
Implementasi hak asasi insan masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM.
Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
Pemilu hanya diikuti 3 partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis.
Terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, dimana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden.
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan.
Kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi dimana-mana.
Kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat, sehingga menunjukkan kesan ideologi tertutup.